OPD Sudah Siap, Justru SK Panitia Pilkades Belum Terbit, Ini Kata Komisi I DPRD Trenggalek

Rapat Komisi I DPRD Trenggalek / Foto : Rudi Yunirianto / Trenggalek TIMES
Rapat Komisi I DPRD Trenggalek / Foto : Rudi Yunirianto / Trenggalek TIMES

TRENGGALEKTIMES – Surat keputusan atau SK panitia penyelanggaraan pilkades serentak di Kabupaten Trenggalek belum ada. Hal tersebut diketahui saat Komisi I DPRD Trenggalek mengundang jajaran PMD dan camat dalam rapat koordinasi persiapan pilkades serentak tahun 2019.

Pilkades serentak di Trenggalek akan dilaksanakan tanggal 9 Februari bulan depan. Ada 132 sesa se-Kabupaten Trengggalek yang menggelar pilkades serentak.

"Rapat kali ini digelar karena kami ingin mengetahui kesiapan OPD penyelenggara atau pelaksana. Apakah sudah mempersiapkan diri dengan baik," ujar Samsuri, ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Jum'at (11/1/2019)

Selain kesiapan Samsuri juga mengatakan, komisi ingin mengetahui bagaimana kesiapan dalam mengantisipasi sekecil apapun imbrio yang berpotensi memunculkan masalah, serta menghimbau untuk segera diselesaikan. Usahakan pada pelaksanaan pilkades nanti berjalan, lancar aman dan sukses.

"Untuk kerawanan, namanya dinamika bisa saja terjadi di lapangan. Tapi saat ini memang ada beberapa masalah, namun permasalahan yang ada sudah bisa dihadapi dan diselesaikan," ucapnya

Samsuri menambahkan, saat ini yang menjadi PR untuk dilaksanakan adalah SK panitia dari Bupati, karena SK panitia sampai saat ini memang belum ada. SK nya belum ada, tapi panitianya sudah bekerja.

"Mestinya SK tersebut harus sudah ada ketika tahapan pilkades ini dilaksanakan. Kerana saat ini juga memasuki tahap mendekati pilkades," ungkap Samsuri

Ada lagi masalah terkait PJ Kepala Desa disaat Kepala Desa mengajukan cuti, menurutnya dari Desa memang ada sedikit keterlambatan proses pengajuan cuti dan pengajuan PJ. Karena adanya penafsiran regulasi tersebut, maka juga dibahas adakan regulasi terkait ketetapan cuti.

"Seharusnya pada saat H-1 pelaksanaan pilkades, calon sudah harus melakukan cuti. Namun jika pengajuan cuti tersebut dilaksanakan H-1 juga tidak akan bisa," terangnya

Karena cuti berlaku ketika ada surat keputusan, dan apa mungkin sehari bisa menerima laporan cuti sekaligus langsung memberikan keputusan.

"Maka disarankan PMD membuat edaran yang memberikan maksimal batasan pengajuan cuti, berikut juga pengajuan PJ. Sebenarnya pengajuan cuti sudah ada yang berjalan, namun alangkah baiknya ada batas maksimal sehingga bisa berjalan dengan baik," tutupnya

Pewarta : Anang Basso
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Trenggalek TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]trenggalektimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]trenggalektimes.com | marketing[at]trenggalektimes.com
Top